E-Tamu Logo
Total Pengunjung : 4,831,883
E-Tamu Logo
Pencarian Produk Hukum
Kategori:
Tahun:
Nomor:
Subjek/Tentang:
Status Akhir:
peraturan walikota
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN MILIK PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI ERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 85 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2016 PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 58 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINT PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI TAHUN 2015 PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KO