Dengan mengangkat tema “Menjemput Aspirasi dari Masyarakat terhadap Anggota DPRD Kota Bukittinggi,” reses ini menjadi ruang dialog terbuka antara legislator dan konstituennya. Aspirasi yang disampaikan mencakup bidang pendidikan, akses infrastruktur, bantuan sosial, hingga peluang kerja bagi lulusan baru.
Beberapa warga menyuarakan permintaan pokok:
Tomi Zahroni dari Perguruan Silat Harimau Lalok memohon dukungan dana pokir untuk pengadaan alat latihan pencak silat.
Ustaz Nasrudin menyoroti akses jalan menuju SMP Alfalah yang telah rampung dibangun namun belum bisa difungsikan karena belum ada jalan masuk.
Butet, warga depan Puskesmas Pincuran Gaung, menyampaikan keluhan soal keponakannya yang berprestasi tapi belum bisa bersekolah karena tidak diterima di SMA Negeri 3 meskipun jarak rumah sangat dekat.
Dina menyoroti tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan baru dan meminta pelatihan atau solusi kerja.
Verawati, RT 4 RW 4, menyatakan sudah terdaftar di DTKS namun belum pernah menerima bantuan sosial, padahal ada lansia di rumahnya.
Beberapa warga juga mengeluhkan saluran air PDAM yang tidak lancar, serta menyampaikan keinginan kelompok KUBE ASRI untuk mendapat tambahan dana pokir guna pengembangan usaha.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Nur Hasra menjelaskan bahwa sebagian isu seperti akses SMP Alfalah telah lama diupayakan penyelesaiannya oleh pemerintah melalui fasilitasi antara yayasan dan pemilik lahan, namun hingga kini belum ada titik temu karena lahan tidak bersedia dihibahkan.
Terkait masalah pendidikan, ia menyampaikan bahwa aturan pusat kini melarang penambahan ruang kelas setelah penerimaan siswa baru, sehingga alternatifnya adalah mendaftar ke SMA 4 atau sekolah swasta atau negeri lain yang masih memiliki daya tampung.
Soal pengangguran, ia menyarankan warga untuk mulai membuka usaha kecil seperti konter atau kuliner dari rumah sembari menunggu akses pelatihan kerja. Sementara bagi yang telah masuk DTKS, Nur Hasra meminta warga segera melengkapi dokumen agar bisa diverifikasi dan masuk dalam kategori penerima bantuan sosial.
Untuk keluhan air bersih, ia akan segera menghubungi pihak PDAM. Sementara permintaan lanjutan dari KUBE ASRI disarankan diajukan kembali melalui proposal untuk tahun anggaran 2027, mengingat keterbatasan kuota pada pokir tahun berjalan.
“Reses ini bukan hanya mendengar, tapi juga memastikan bahwa aspirasi warga dicatat, ditindaklanjuti, dan disampaikan dalam forum resmi DPRD serta ke perangkat daerah terkait. Kami harap masyarakat aktif menyuarakan kebutuhannya secara berjenjang dan tertib administrasi,” ujar Nur Hasra.
Kegiatan berlangsung hangat dan partisipatif, menjadi bukti nyata pentingnya reses sebagai media komunikasi langsung antara rakyat dan wakilnya di parlemen kota.
