HUMAS DPRD - Anggota DPRD Kota Bukittinggi, Beny Yusrial, S.IPmenggelar kegiatan reses Masa Sidang III Tahun 2024/2025 di halaman Kantor Camat Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB) pada Jumat, 1 Agustus 2025. Dalam reses ini, sejumlah aspirasi masyarakat mengemuka, terutama di bidang infrastruktur, ekonomi, dan pendidikan.
Warga dari berbagai kelurahan di Kecamatan ABTB menyuarakan beragam persoalan, mulai dari keterbatasan fasilitas dasar hingga dampak kebijakan pemerintah yang belum menyentuh lapisan masyarakat terbawah.
Keluhan Warga dan Respons Langsung
Di Kelurahan Birugo, warga mengeluhkan belum adanya peninjauan langsung terhadap kondisi perumahan. Dari Kubu Tanjung, muncul suara kecewa karena banyak rumah tidak layak huni tidak menerima bantuan pokok pikiran (pokir).
Masalah lain datang dari warga RT 3, yang menolak rencana pembangunan akses jalan rel kereta api. Sementara itu, warga Kelurahan Sapiran mempertanyakan kejelasan nasib 947 tenaga kerja yang telah dirumahkan namun belum ada kepastian status.
Warga Taruko menyampaikan bahwa jaringan tiang listrik dan saluran air bersih PDAM belum menjangkau pemukiman mereka. Selain itu, permintaan bantuan seperti baju senam untuk SD 02 dan Kantor Camat, serta plang nama Posyandu di daerah Puding, juga diajukan. Warga Aur Kuning turut menyoroti kurangnya fasilitas pendidikan dan jarak sekolah yang terlalu jauh bagi anak-anak mereka.
Aspirasi yang Ditindaklanjuti
Beberapa aspirasi langsung mendapat respons dari Beny Yusrial dan perwakilan perangkat daerah yang hadir. Masalah sampah yang tidak terkelola akibat ketiadaan petugas (bundo) disikapi dengan ajakan gotong royong bersama.
Terkait usulan bedah rumah di Kubu Tanjung, Beny memastikan akan dilakukan peninjauan lapangan, dengan catatan penerima bantuan wajib terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Soal tenaga kerja yang dirumahkan, dijelaskan bahwa mereka masih berpeluang kembali bekerja tergantung keputusan pejabat yang berwenang. Pemerintah kota juga berencana memberikan hibah angkutan kota gratis untuk mendukung akses transportasi masyarakat.
Permintaan jaringan listrik dan air bersih sudah dikomunikasikan langsung ke PDAM, dan akan diteruskan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti, meski keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama.
Keterbatasan Kewenangan
Dalam diskusi, sejumlah persoalan juga dijelaskan dalam konteks kewenangan. BKPSDM menegaskan bahwa pengangkatan pegawai non-ASN tidak dapat dilakukan karena terbentur peraturan pemerintah pusat. Begitu pula dengan zonasi penerimaan siswa SMA, yang merupakan kebijakan nasional dan bukan kewenangan Pemkot maupun DPRD.
Imbauan untuk Masyarakat
Menutup kegiatan, Beny Yusrial mengajak masyarakat untuk aktif menyampaikan aspirasi melalui jalur resmi, terutama dengan melakukan audiensi langsung ke DPRD jika belum ada tindak lanjut dari pemerintah.
> "Aspirasi yang belum juga direalisasikan hendaknya disampaikan langsung ke DPRD agar bisa kita bahas melalui forum resmi. Kita perjuangkan bersama," ujarnya.
Kegiatan reses ini menjadi momentum penting bagi wakil rakyat untuk menyerap persoalan riil warga di lapangan dan memperjuangkannya dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan ke depan.
