Dokumentasi Bagian Persidangan & PerUndang-undangan.
Reses Perorangan Ketua DPRD Kota Bukittinggi Masa Sidang III Tahun 2024-2025 , Sabtu, 02 Agustus 2025.
HUMAS DPRD— Ketua DPRD Kota Bukittinggi, H. Syaiful Efendi, Lc., MA, menyerap langsung aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses Masa Sidang III Tahun 2024/2025 yang digelar di Rumah Dinas Ketua DPRD, Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh , 2 Agustus 2025
Reses ini dihadiri oleh beragam unsur masyarakat dan pemerintah, mulai dari perwakilan OPD terkait, Camat, Lurah, Ketua RT/RW, tokoh masyarakat, pemuda-pemudi, Bundo Kanduang, kader dan simpatisan daerah pemilihan, hingga jajaran Sekretariat DPRD dan insan pers dari media cetak maupun elektronik.
Dalam suasana yang hangat dan partisipatif, warga menyuarakan sejumlah persoalan prioritas yang mereka hadapi, antara lain:
🔹 Krisis bangku sekolah dan keterbatasan daya tampung SMP-SMA
🔹 Permintaan pembangunan gedung serbaguna dan Posyandu
🔹 Peningkatan honorarium bagi perangkat RT/RW
🔹 Pemeliharaan fasilitas umum seperti kantor lurah dan penebangan pohon berbahaya
🔹 Evaluasi terhadap ketepatan penyaluran bantuan sosial dan pendidikan
Merespons langsung aspirasi tersebut, Ketua DPRD menegaskan bahwa jika pembangunan gedung serbaguna telah dianggarkan, maka tidak akan ada pemangkasan. Untuk kebutuhan sekolah, ia menyebutkan bahwa Pemerintah Kota akan berkoordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan (Cabdin) untuk memastikan kecukupan daya tampung dan keakuratan data peserta didik. Ia juga menyarankan Paket C sebagai alternatif pendidikan bagi anak-anak yang belum tertampung di SMA negeri.
Terkait usulan pembangunan kantor lurah Kubu Tanjung, telah diproyeksikan masuk dalam rencana tahun anggaran 2026. Sementara itu, permasalahan pohon mengganggu di sekitar kantor Bawaslu segera ditindaklanjuti dengan menghubungi Dinas Lingkungan Hidup.
Di hadapan warga, H. Syaiful Efendi turut menyampaikan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme penerimaan peserta didik jenjang SMA melalui jalur afirmasi/domisili, prestasi, dan mutasi. Ia mengajak masyarakat untuk aktif menyampaikan aspirasi secara langsung melalui forum resmi seperti reses, agar setiap kebutuhan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara terukur dan tepat sasaran.
“Setiap suara warga adalah kompas pembangunan. Tugas kami di DPRD adalah menjaganya tetap didengar dan diperjuangkan,” ujarnya.
Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa reses bukan sekadar agenda formal, tapi ruang dialog terbuka antara wakil rakyat dan konstituennya. DPRD Bukittinggi terus berkomitmen menjadi penghubung yang efektif antara masyarakat dan pemerintah demi terwujudnya pembangunan yang adil dan inklusif.
*(RSP)
