Raperda SPBE ini diharapkan menjadi landasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efektif, dan berbasis digital di Kota Bukittinggi.

HUMAS DPRD – DPRD Kota Bukittinggi melalui Panitia Khusus (Pansus) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menggelar rapat bersama Pemerintah Kota Bukittinggi, bertempat di Gedung DPRD Kota Bukittinggi  Kamis (21/8/2025).

Rapat Pansus dipimpin oleh Ketua Pansus, Hj. Elfianis, A.Md, bersama anggota Pansus SPBE, dan dihadiri oleh jajaran Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi. Dari pihak Pemerintah Kota Bukittinggi, hadir Asisten II yang mewakili Wali Kota, untuk membahas hasil fasilitasi Gubernur Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang SPBE.

Ketua Pansus SPBE, Hj. Elfianis, A.Md, menyampaikan bahwa rapat ini merupakan tahapan penting dalam proses pembentukan Peraturan Daerah, khususnya setelah keluarnya hasil fasilitasi Gubernur. “Masukan dan hasil fasilitasi dari Gubernur menjadi rujukan penting bagi DPRD dan Pemerintah Kota untuk menyempurnakan Raperda SPBE, sehingga nantinya regulasi ini dapat diterapkan secara efektif dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik di Kota Bukittinggi,” ujarnya.

Melalui rapat ini, Pansus bersama Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan pembahasan detail atas poin-poin yang difasilitasi, sekaligus menyepakati tindak lanjut penyempurnaan Raperda SPBE sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Dengan adanya Perda SPBE, diharapkan pelaksanaan layanan pemerintahan di Kota Bukittinggi akan semakin transparan, efektif, dan efisien, sesuai dengan prinsip good governance serta sejalan dengan arah kebijakan digitalisasi pemerintahan yang dicanangkan secara nasional.