TIM JDIH SETWAN KOTA BUKITTINGGI.
DPRD Kota Bukittinggi Gelar Rapat Paripurna Persetujuan Perubahan Susunan Perangkat Daerah, Rabu, 01 Oktober 2025.
Humas DPRD — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Nota Persetujuan terkait rencana perubahan kelembagaan perangkat daerah. Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bukittinggi, H. Syaiful Efendi, Lc., MA, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD, Zulhamdi Nova Candra, IB., A.Md, serta dihadiri oleh seluruh anggota DPRD Kota Bukittinggi, Rabu (01/10).
Rapat paripurna turut dihadiri oleh Wali Kota Bukittinggi, H. Ramlan Nurmatias, SH, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, para Kepala OPD, Camat, tokoh masyarakat seperti niniak mamak dan bundo kanduang, serta insan pers baik media cetak maupun online.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD menegaskan bahwa pembahasan perubahan kedua atas
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah merupakan bagian dari upaya menghadirkan perangkat daerah yang lebih
tepat fungsi, tepat ukuran, dan sinergis dengan orientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Selanjutnya,
Wali Kota Bukittinggi membacakan Nota Persetujuan, sekaligus menyampaikan rencana perampingan nomenklatur perangkat daerah dengan
penggabungan, penurunan tipe, serta penyesuaian nama SKPD.
Dalam penjelasannya, Wali Kota menegaskan bahwa penataan kelembagaan ini merupakan tuntutan regulasi sekaligus kebutuhan daerah untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih ramping, efektif, efisien, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
“Perubahan yang kita ajukan hari ini tidak dilakukan secara serampangan, melainkan hasil evaluasi yang terukur. Perangkat daerah dengan beban kerja tinggi diperkuat, sementara yang volumenya relatif rendah disesuaikan agar lebih efisien,” tegas Wako.
Rincian Perubahan Kelembagaan Perangkat Daerah:
- Penggabungan Perangkat Daerah
- Dinas Sosial (tipe C) + urusan Pemberdayaan Masyarakat → menjadi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (tipe B).
- Satpol PP (tipe C) + Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan (tipe C) → menjadi Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (tipe B).
- Dinas PUPR (tipe C) + Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman (tipe B) → menjadi Dinas PUPR dan Perumahan Kawasan Permukiman (tipe A).
- Dinas Pariwisata (tipe B) + Dinas Pemuda & Olahraga (tipe C) → menjadi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (tipe A).
- Penurunan Tipe Perangkat Daerah
- Dinas Pertanian dan Pangan: dari tipe A → tipe B.
- Dinas Lingkungan Hidup: dari tipe B → tipe C.
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan: dari tipe B → tipe C.
- Penyesuaian Nama Perangkat Daerah
- Dinas Perdagangan dan Perindustrian → menjadi Dinas Perdagangan.
- Dinas PMPTSP dan Badan Kesbangpol tidak lagi menggunakan tipelogi.
- Bappelitbangda → menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
Ketua DPRD menambahkan bahwa langkah ini merupakan bentuk evaluasi berkelanjutan yang sebelumnya telah dilakukan melalui Perda Nomor 9 Tahun 2016 dan Perda Nomor 4 Tahun 2022.
“Kini Pemerintah Kota Bukittinggi mengajukan perubahan kedua atas Perda Nomor 9 Tahun 2016. Rancangan ini tentu akan kita bahas bersama, dengan harapan dapat menghadirkan kelembagaan yang semakin efektif, efisien, dan berkualitas dalam melayani masyarakat,” jelas Ketua DPRD.
*(RSP)
