TIM JDIH SETWAN KOTA BUKITTINGGI.
DPRD dan Pemerintah Kota Bahas Penyusunan APBD Bukittinggi Tahun 2026, Selasa, 18 November 2025.
HUMAS DPRD — DPRD Kota Bukittinggi kembali melaksanakan Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bukittinggi dalam rangka penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2026. Rapat hari kedua ini digelar di Ruang Rapat DPRD Kota Bukittinggi, Selasa 18 November 2025, .
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bukittinggi H. Syaiful Efendi, Lc., MA, didampingi Wakil Ketua Zulhamdi Nova Candra, IB., A.Md, serta Anggota Banggar DPRD. Rapat turut didampingi oleh Plt. Sekwan Ade Mulyani, SE., M.Si beserta jajaran Sekretariat DPRD.
Dari pihak Pemerintah Kota Bukittinggi, hadir Ketua TAPD Rismal Hadi, S.STP., M.Si, bersama jajaran SKPD terkait yang menjadi bagian dari pembahasan komponen anggaran untuk tahun 2026.
Sambutan Ketua DPRD Kota Bukittinggi
Dalam arahannya, Ketua DPRD H. Syaiful Efendi, Lc., MA menegaskan pentingnya ketelitian dan keselarasan antara program prioritas daerah dengan kemampuan keuangan daerah.
“Rapat kerja ini merupakan rangkaian penting dalam memastikan APBD Tahun 2026 benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat Kota Bukittinggi. Kami berharap pembahasan dapat berlangsung komprehensif, transparan, serta memprioritaskan program yang memberi dampak langsung bagi kesejahteraan warga,” ujar Ketua DPRD.
Beliau juga mengapresiasi sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota dalam proses penyusunan APBD.
Sambutan Ketua TAPD Kota Bukittinggi
Ketua TAPD Rismal Hadi, S.STP., M.Si dalam sambutannya menyampaikan komitmen Pemerintah Kota untuk menyusun APBD yang realistis, efektif, dan sesuai regulasi.
“TAPD berupaya menghadirkan rancangan anggaran yang akuntabel, efisien, serta mendukung prioritas pembangunan daerah. Masukan dan koreksi dari Banggar DPRD sangat kami harapkan agar APBD 2026 tersusun lebih optimal,” ungkap Ketua TAPD.
Beliau juga menambahkan bahwa beberapa penyesuaian anggaran perlu dibahas secara detail agar selaras dengan kondisi fiskal terbaru.
Rapat Dilanjutkan
Pembahasan berlangsung dinamis, mencakup evaluasi belanja prioritas, pendapatan daerah, serta proyeksi kebutuhan program lintas SKPD. Rapat kerja ini akan dilanjutkan pada hari berikutnya untuk menuntaskan seluruh agenda pembahasan sebelum penetapan tahap selanjutnya.
*RSP
