Total Pengunjung : 8,069,805
Pencarian Produk Hukum
Kategori:
Tahun:
Nomor:
Subjek/Tentang:
Status Akhir:
Beranda Berita

Tiga Kelurahan di Wilayah Tigo Baleh Butuh Kantor Baru, Reses Yerry Amiruddin Serap Beragam Aspirasi Warga

Tim Dokumentasi Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.
Reses Yerry Amiruddin, Warga Tigo Baleh Usulkan Pembangunan Kantor Lurah, Kamis, 30 April 2026.
Humas DPRD— Anggota DPRD Kota Bukittinggi, Yerry Amiruddin, S.E., melaksanakan kegiatan reses perorangan Masa Sidang II Tahun 2025/2026 di Kelurahan Kubu Tanjung, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB), Kamis (30/04/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas konstitusional anggota DPRD dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat di daerah pemilihan.

Reses tersebut dihadiri oleh Sekretaris Camat ABTB, lurah setempat, tokoh masyarakat, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta jajaran Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi. Kehadiran masyarakat yang cukup antusias menunjukkan tingginya harapan warga terhadap peran DPRD dalam memperjuangkan kebutuhan daerah.

Dalam sambutannya, Yerry Amiruddin, S.E. menegaskan bahwa kegiatan reses menjadi momentum penting untuk menjaring aspirasi masyarakat secara langsung.

“Tujuan kami turun ke tengah masyarakat adalah untuk menjemput dan menampung aspirasi. Seluruh masukan yang disampaikan akan kami akomodir dan dibahas bersama pemerintah daerah,” ujarnya.

Salah satu isu strategis yang mencuat dalam reses tersebut adalah kebutuhan pembangunan kantor lurah di tiga wilayah, yakni Kelurahan Ladang Cakiah, Kubu Tanjung, dan Parit Antang. Kondisi kantor lurah yang ada saat ini dinilai belum representatif untuk menunjang pelayanan publik.

Untuk Kelurahan Ladang Cakiah, persoalan utama terletak pada status lahan yang masih milik Dinas Pendidikan serta bangunan yang belum memadai. Sementara itu, Kelurahan Kubu Tanjung hingga saat ini belum memiliki kantor lurah sendiri, sehingga pelayanan pemerintahan belum optimal. DPRD bersama pemerintah daerah berencana membangun kantor lurah, dengan catatan tersedianya lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.

Adapun Kantor Lurah Parit Antang dinilai sudah tidak layak, karena berada di lokasi yang rawan bencana, tepatnya di tepi tebing. Kondisi ini mendorong perlunya relokasi kantor lurah ke lokasi yang lebih aman dan representatif.

“Jika kantor lurah sudah representatif, tentu pelayanan kepada masyarakat akan berjalan lebih maksimal,” jelas Yerry.

Selain itu, Yerry Amiruddin juga menyampaikan bahwa kelanjutan pembangunan SD Negeri 08 Kubu Tanjung telah dianggarkan. Dalam sesi dialog, masyarakat juga menyampaikan sejumlah aspirasi lainnya, yang secara umum dapat dirangkum dalam tujuh isu utama, antara lain terkait kebutuhan fasilitas pendidikan seperti MDTA Nurul Hidayah dan TK Islam, program bedah rumah bagi warga kurang mampu, perbaikan jaringan irigasi, serta pembangunan jalan usaha tani yang terintegrasi di beberapa kelurahan.

Di sektor kesehatan, masyarakat juga mengusulkan pengadaan fasilitas alat kesehatan dan mobiler untuk posyandu, serta kebutuhan rehabilitasi gedung posyandu. Saat ini, beberapa posyandu masih memanfaatkan bangunan milik warga, bahkan terdapat dua posyandu dengan kondisi yang cukup memprihatinkan.

Menanggapi hal tersebut, Yerry Amiruddin menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi melalui pembahasan di DPRD serta koordinasi dengan pemerintah daerah.

Sementara itu, Sekretaris Camat ABTB, Yopi Zulfikar, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan reses tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi sarana efektif bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung berbagai permasalahan yang dihadapi.

“Melalui reses ini, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat. Diharapkan seluruh usulan dapat difasilitasi dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada,” ungkapnya.

Kesimpulan

Kegiatan reses ini menunjukkan adanya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan di wilayah. Permasalahan terkait sarana pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi prioritas yang perlu segera ditindaklanjuti. Upaya pembangunan kantor lurah yang representatif di tiga kelurahan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
*RSP



KATA KUNCI

BAGIKAN

BERI KOMENTAR