Total Pengunjung : 4,826,752
Pencarian Produk Hukum
Kategori:
Tahun:
Nomor:
Subjek/Tentang:
Status Akhir:
Beranda Berita

Pembahasan Ranperda Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Tim Dokumentasi Bagian Persidangan & PerUndang-undangan.
Rapat Kerja Pansus bersama Pemerintah Kota Bukittinggi, Senin, 10 Maret 2025.
DPRD Kota Bukittinggi_ Rapat Kerja Pansus bersama Pemerintah Kota Bukitinggi dengan agenda yakni Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi  tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Senin 10/10/2025.

Rapat yang diselenggarakan dengan Pemerintah Kota Bukittinggi ini merupakan lanjutan dari pembahasan Raperda Sistim Pemerintahan Berbasis Elelktronik (SPBE) yang telah dilaksanakan pada hari Selasa lalu tanggal 04 Maret 2025 di Gedung DPRD.
Lanjutan Rapat Kerja Pansus SPBE dengan dihadiri koordinator Pansus Wakil Ketua DPRD Zulhamdi Nova Candra.IB, A.MD, ketua Pansus Hj. Elfianis, A.Md dan anggota Pansus Apt. Linda Wardiyanti, S.Farm, Dewi Anggaraini, SE., MM, Amrizal, A.Md, Neni Anita, SH, Nur Hasra, B.Sc, Vina Kumala, SE., MM., Ak.
Sedangkan Dari Pemerintah Kota Bukittinggi dihadiri oleh Asisten II Pemko Bukittinggi, Rismal Hadi, SSTP, M.Si, dan OPD terkait yakni Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Suryadi,ST., MM, Kepala Bagian Hukum, Reni Nofrianti, SH, Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan data, Pranata Komputer Dinas Komunikasi dan Informatika, Dodi Agusri, S.Kom, Inspektur pembantu I, Deri Oktaveni, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Hendri, SP, M.S.E, MA, JFT, Bapelitbangda, Widya Lailany, Perancang Peraturan Per Undang-undangan, Lidya Rahmi, Kepala Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah, Jani Zirman, ST., MM, Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informasi, Rahmad Syah Mulya, S.Kom., MM, Kepala Bidang Penyelengaraan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Drs. Antoni Samawil. 
*Humas DPRD



KATA KUNCI
*R

BAGIKAN

BERI KOMENTAR
Tahun Produk Hukum