DPRD Bukittinggi _“Kita ingin memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat terjamin. Infrastruktur seperti ini dirasakan langsung oleh masyarakat, maka sangat penting untuk diprioritaskan,” ungkap Vina Kumala usai melaksanakan kegiatan Reses Masa Sidang II Tahun 2024/2025, Selasa (22/4/2025) di kawasan wisata Tabiang Barasok, Bukittinggi.

Kegiatan Reses tersebut dilaksanakan secara berkelompok oleh tujuh Anggota DPRD dari daerah pemilihan (Dapil) Guguak Panjang, yaitu Zulhamdi Nova Chandra, IB, A.Md, Andre Kresna Saputra, S.Sos, Dedi Candra, SH, Vina Kumala, SE, MM, Ak, Zulkhairahmi, S.AK, Nur Hasra,B.Sc dan Ir. Hj. Rahmi Brisma, Sekretaris DPRD, Ir. Melwizardi, M.Si, Kabag Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran Riswandi, SE., MEc.Dev, Kabag Persidangan dan Per Undang-undangan, Yudy Andry, SH, Pendamping/staf Humas Publikasi dan Dokumentasi sekretariat DPRD Kota Bukittinggi. Kegiatan yang berlangsung di Tabiang Barasok ini juga dihadiri oleh tokoh masyarakat, niniak mamak, bundo kanduang, unsur SKPD Kota Bukittinggi, serta simpatisan dan awak media.

 

Anggota DPRD Kota Bukittinggi, Vina Kumala, menegaskan bahwa program Pokok Pikiran (Pokir) yang akan diusulkannya untuk tahun 2026 akan difokuskan pada kebutuhan infrastruktur mendasar masyarakat, terutama di wilayah Bukit Apit. Fokus utamanya adalah pembangunan sumur resapan, perbaikan dan pembangunan drainase (renase), serta pemasangan CCTV di 16 titik strategis.

 

Selain infrastruktur, Vina juga menyampaikan bahwa ada tujuh unit program bedah rumah yang akan dititipkan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), guna membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan tempat tinggal yang layak. Ia juga menegaskan bahwa sektor pariwisata tetap penting, namun untuk saat ini, kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas utama.

 

“Bukan berarti pariwisata kita abaikan, tapi masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan mendesak lebih dulu kita dahulukan,” tambahnya.

 

Ia juga menyampaikan bahwa seluruh aspirasi yang terkumpul akan diperjuangkan melalui dua jalur, Pokir DPRD dan anggaran kegiatan SKPD terkait. Apa yang dapat dimasukkan dalam pokir akan diupayakan semaksimal mungkin, dan selebihnya akan diarahkan ke instansi teknis agar bisa tetap direalisasikan sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kota Bukittinggi.

 

Saat ini, seluruh usulan pokir tengah dalam tahap verifikasi untuk APBD 2026. Vina mengakui tidak semua usulan akan lolos, namun jika ada program yang belum dapat direalisasikan di tahun 2026, pihaknya akan berusaha memasukkannya ke dalam anggaran tahun 2027.

 

“Kita tidak ingin ada dana yang tidak terserap. Selama anggaran memungkinkan dan verifikasi lolos, kita perjuangkan. Jika belum bisa tahun 2026, kita dorong untuk 2027,” pungkasnya

 

Vina menjelaskan bahwa pelaksanaan reses bisa dilakukan secara individu maupun kelompok. Dalam reses kali ini, ia dan rekan-rekannya memilih pendekatan kelompok untuk menjaring aspirasi secara lebih luas dan terstruktur.

 

“Ada beberapa pertimbangan, seperti efisiensi waktu, lokasi yang strategis, serta semangat bersama untuk meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Kalau aspirasi masyarakat ini bisa diakomodir bersama, tentu realisasi pembangunan bisa lebih cepat,” ujar Vina.

Masyarakat yang hadir menyampaikan harapan agar DPRD dan Pemerintah Kota Bukittinggi segera menindaklanjuti berbagai permasalahan yang ada, khususnya di wilayah Guguak Panjang.