Tim Dokumentasi Bagian Persidangan & PerUndang-undangan.
Reses Perorangan Anggota DPRD Kota Bukittinggi Masa Sidang II Tahun 2024-2025, Jumat, 25 April 2025.
Bukittinggi, DPRD- Anggota DPRD Kota Bukittinggi, Apt. Linda Wardiyanti, S.Farm menyelenggarakan Reses Per orangan Masa Sidang II Tahun 2024-2025, hadir sejumlah Perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Tokoh Masyarakat seperti Rio Priadi, Pemuda/Pemudi, Tim Pendamping/dokumentasi Sekretariat DPRD, serta para undangan yang aktif menyampaikan aspirasi, di Aula Hotel Pusako Jum'at (25/4/2025).
Anggota DPRD Kota Bukittinggi dari Fraksi PKS, Apt. Linda Wardiyanti, S.Farm., menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat setelah mendengarkan langsung berbagai keluhan warga dalam kegiatan reses masa sidang pertama tahun 2025, Linda juga menyoroti pentingnya pembaruan data penerima bantuan sosial agar distribusi program lebih tepat sasaran. Banyak warga mengeluhkan bahwa bantuan pendidikan hanya dirasakan oleh mereka yang tercatat di DTKS, padahal masih banyak keluarga membutuhkan namun belum terdata.
“Kita akan pastikan DTKS diperbarui dengan data yang valid dan objektif, ” tegas Linda. “Ini penting agar bantuan sosial tidak menimbulkan kecemburuan sosial dan bisa dirasakan secara adil oleh masyarakat.”
Dalam dialog terbuka yang berlangsung hangat, warga Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS) menyampaikan beragam isu penting, mulai dari masalah ketidakakuratan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), keluhan soal pungutan uang komite di sekolah, rendahnya tingkat literasi pendidikan, hingga persoalan banjir musiman yang belum tertangani maksimal.
“Aspirasi soal literasi pendidikan sangat penting. Kita tak hanya ingin anak-anak bisa membaca dan menulis, tapi juga mampu berpikir kritis dan adaptif, apalagi di era digital ini, ” ujar Linda. “Perlu ada kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan pemerintah agar anak-anak kita siap menghadapi tantangan zaman.”
Persoalan banjir yang rutin melanda kawasan MKS juga menjadi perhatian serius. Warga meminta solusi konkret dari pemerintah karena dampaknya dirasakan langsung setiap musim hujan tiba.
“Masalah banjir ini menyangkut kenyamanan dan keselamatan warga. Kita minta dinas teknis jangan menunggu laporan menumpuk baru bertindak. Harus ada identifikasi dan penanganan drainase sejak dini, ” tambahnya.
Linda menegaskan bahwa seluruh masukan yang disampaikan akan menjadi bahan perjuangan bersama mitra kerja pemerintah demi mewujudkan pembangunan yang lebih merata menuju Bukittinggi Gemilang.
