Humas DPRD— Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi melakukan kegiatan koordinasi dan konsultasi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), khususnya dalam hal pengisian aplikasi dan pelaporan E-Report JDIH, 16 September 2025.
Koordinasi tersebut diikuti oleh Kabag Persidangan dan Perundang-undangan, Yudi Andry, SH, Pengelola JDIH, Rudi Syarif Putra, S.IP., MH, serta Operator JDIH DPRD Kota Bukittinggi, Mariko Antoni, selaku tim pengelola JDIH Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi.
Kedatangan tim disambut langsung oleh Ketua Tim Pokja JDIH Kanwil Kemenkumham Sumbar, Hendri Niko, bersama Rahayu Maifirda beserta jajaran. Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah hal teknis terkait optimalisasi pengelolaan data hukum dan pelaporan JDIH secara elektronik.
DPRD Kota Bukittinggi selama ini telah aktif sebagai anggota JDIH, namun masih menemui kendala dalam proses pelaporan E-Report. Melalui koordinasi ini, berbagai hambatan tersebut berhasil diselesaikan bersama tim Pokja JDIH Kanwil Kemenkumham Sumbar.
Pihak Kanwil menyampaikan apresiasi atas komitmen Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi dalam pengelolaan JDIH, serta berharap agar
pelaporan E-Report semester dan tahunan dapat segera dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi untuk terus meningkatkan tata kelola dokumentasi hukum yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar nasional JDIH.
JDIH DPRD Bukittinggi – Kemenkumham Sumbar – E-Report JDIH
