HUMAS DPRD— Anggota DPRD Kota Bukittinggi dari Fraksi Gerindra, H. Shabirin Rachmat, S.Sos, melaksanakan kegiatan reses masa sidang III Tahun 2024/2025 di Jalan Pabidikan, belakang Masjid Al-Muttaqin, Kelurahan Pakan Labuah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS), Sabtu, 2 Agustus 2025.
Dihadiri oleh Kepala SKPD se Kota Bukittinggi, Camat, Lurah, RT/RW, Pemuda/i, Niniak Mamak, Tokoh Masyarakat, Kader, Simpatisan daerah pemilihan, yang juga di dampingi oleh Jajaran Sekretraiat DPRD sebagai bagian dari pendukung terlaksannya jalan acara, lalu hadir media elektronik maupun cetak.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya anggota legislatif dalam menjaring dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Dalam reses tersebut, H. Shabirin Rachmat mengangkat tema yang meliputi ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan, dengan penekanan pada persoalan infrastruktur lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan sektor keagamaan dan UMKM.
Sejumlah usulan dan keluhan mengemuka dari warga dalam dua sesi dialog. Di antaranya adalah permintaan pembangunan tanggul dan perbaikan trotoar rusak, pengajuan bedah rumah untuk rumah tidak layak huni, hingga keluhan mengenai genangan air dan banjir yang kerap melanda kawasan Kabur Plasa Dalam.
Selain itu, persoalan pelayanan air bersih dari PDAM yang kerap terputus juga menjadi perhatian warga RW 6. Warga lainnya mengusulkan pembentukan kelompok UMKM, bantuan modal, dan pelatihan keterampilan usaha kecil seperti pembuatan kue. Dorongan agar anak-anak lebih aktif dalam kegiatan keagamaan juga disampaikan, termasuk permintaan bantuan pembangunan pagar MDTA Al-Muttaqin dan pemberian insentif (reward) bagi anak-anak yang rutin ke masjid.
Menanggapi aspirasi tersebut, H. Shabirin Rachmat menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti beberapa hal secara langsung, antara lain melalui pembinaan kelompok UMKM, fasilitasi pelatihan dan bantuan alat usaha, serta pengusulan program rumah layak huni bekerja sama dengan kader dan perangkat daerah. Terkait infrastruktur, disampaikan bahwa perencanaan pembangunan akan didiskusikan bersama RT/RW dan ditindaklanjuti melalui pokok-pokok pikiran anggota DPRD dengan alokasi hingga Rp1 miliar.
"Aspirasi ini akan kami bawa ke dalam pembahasan di DPRD. Namun saya tekankan, penting bagi warga untuk membentuk kelompok atau wadah yang jelas agar program bantuan bisa disalurkan dengan tertib dan terarah," ujar H. Shabirin.
Ia juga menegaskan bahwa kerja sama antara masyarakat, pemerintah daerah, dan DPRD menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan partisipatif.
Kegiatan reses ini ditutup dengan harapan agar masyarakat semakin aktif menyuarakan aspirasinya secara konstruktif, dan terus menjaga komunikasi yang baik dengan wakil rakyat serta unsur pemerintah di tingkat kelurahan maupun kecamatan.
*(RSP)
