Humas DPRD— Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bukittinggi menggelar Rapat Kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kota Bukittinggi, dengan agenda pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2026, 8 Oktober 2025 .
Rapat yang berlangsung di Aula Utama Gedung DPRD Kota Bukittinggi ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bukittinggi, H. Syaiful Efendi, Lc., MA, didampingi Wakil Ketua DPRD, Beny Yusrial, S.IP, serta dihadiri oleh seluruh anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bukittinggi.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris DPRD Kota Bukittinggi, Ade Mulyani, SE., M.Si, beserta jajaran Sekretariat DPRD yang memfasilitasi pelaksanaan rapat agar berjalan tertib dan lancar.
Dari pihak Pemerintah Kota Bukittinggi, TAPD dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi, Rismal Hadi, SSTP., M.Si, selaku Ketua TAPD, bersama jajaran perangkat daerah terkait.
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Rismal Hadi menyampaikan apresiasi atas sinergi dan komitmen DPRD dalam mendukung proses perencanaan keuangan daerah. Ia menegaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 merupakan momentum penting untuk menajamkan prioritas pembangunan daerah yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Melalui pembahasan ini, kita berharap tercipta kesepahaman antara eksekutif dan legislatif dalam menentukan arah kebijakan fiskal yang tepat. Fokus kita adalah memastikan program prioritas daerah dapat terlaksana secara efektif dan efisien untuk kesejahteraan masyarakat Bukittinggi,” ujar Sekda.
Sementara itu, Ketua DPRD, H. Syaiful Efendi, Lc., MA, menegaskan pentingnya kolaborasi antara Banggar DPRD dan TAPD dalam menyusun kebijakan anggaran yang berkeadilan dan berdampak nyata.
“KUA-PPAS ini menjadi pondasi awal penyusunan APBD 2026. DPRD berkomitmen untuk memastikan setiap alokasi anggaran benar-benar berpihak kepada kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
Rapat berlangsung produktif dan konstruktif dengan berbagai masukan, saran, serta penyamaan persepsi antara legislatif dan eksekutif. Pembahasan akan dilanjutkan pada tahapan berikutnya hingga KUA-PPAS siap ditetapkan dalam rapat paripurna mendatang.
*(RSP)
