Humas DPRD — Anggota DPRD Kota Bukittinggi Daerah Pemilihan (Dapil) Mandiangin Koto Selayan melaksanakan kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun 2025/2026 pada Jumat, 19 Desember 2025. Kegiatan reses ini bertujuan untuk menampung dan menyerap aspirasi masyarakat secara langsung sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi representasi DPRD.
Reses tersebut diikuti oleh Anggota DPRD Kota Bukittinggi dari berbagai fraksi, yakni Shabirin Rachmat, S.Sos (Gerindra), Yudri Refno Putra, S.T (Gerindra), Amrizal, A.Md (PKB), Apt. Linda Wardiyanti, S.Farm (PKS), Berliana Betris, S.IP (Golkar), Neni Anita, S.H (NasDem), serta Dede Suryadi Harahap (PAN).
Kegiatan reses dilaksanakan di dua lokasi, yaitu Kantor Camat Mandiangin Koto Selayan dan Surau Gadang, Jalan Abdul Manan Nomor 2, Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi. Reses berlangsung dengan lancar dan dihadiri oleh unsur masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, serta perangkat kelurahan setempat.
Reses ini difasilitasi dan didampingi oleh jajaran Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi hingga acara selesai. Turut hadir pula sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Setdako Bukittinggi, Drs. H. Syafnir, M.M, beserta jajaran.
Tema utama yang diangkat dalam reses ini adalah penampungan aspirasi masyarakat. Dalam dialog yang berlangsung terbuka, masyarakat menyampaikan berbagai persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dan DPRD.
Aspirasi masyarakat yang dominan disampaikan antara lain permasalahan pohon palem yang mengganggu jaringan dan tiang listrik, kondisi desa wisata yang semakin menjamur namun sepi pengunjung, maraknya perilaku LGBT dan penyalahgunaan narkoba, serta kebutuhan program konkret agar desa wisata dapat berkembang kembali. Selain itu, warga juga mengeluhkan ketidakjelasan nama jalan, nama rumah, dan nomor rumah, perlunya regulasi yang dapat menjerakan pelaku LGBT, permasalahan UMKM yang belum sesuai antara bantuan yang diminta dan diterima, penolakan pembangunan tiang listrik oleh PT Sinarmas di atas tanah ulayat, upaya mendorong kemajuan UMKM, serta belum adanya payung hukum yang mengatur kerapatan adat.
Menanggapi aspirasi tersebut, beberapa persoalan langsung ditindaklanjuti atau mendapatkan komitmen dari Anggota DPRD. Di antaranya, penebangan pohon palem yang mengganggu tiang listrik akan segera dilaksanakan, pemerintah daerah bersama DPRD akan mengupayakan program pengembangan desa wisata, serta akan dilakukan langkah-langkah penertiban terkait perilaku LGBT, termasuk razia dan penerapan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam kesempatan tersebut, para Anggota DPRD juga menyampaikan pesan kepada masyarakat terkait mekanisme dan pentingnya penyampaian aspirasi. Neni Anita, S.H mengajak masyarakat untuk bersinergi bersama DPRD dan pemerintah daerah dalam menyusun program agar desa wisata dapat berkembang kembali. Berliana Betris, S.IP menekankan pentingnya peran orang tua dan lingkungan dalam memperhatikan generasi muda agar tidak terjerumus pada perilaku menyimpang. Apt. Linda Wardiyanti, S.Farm meminta masyarakat untuk berkolaborasi serta berani melaporkan jika menemukan indikasi perilaku LGBT di lingkungan masing-masing. Sementara itu, Amrizal, A.Md menegaskan bahwa kegiatan reses perlu melibatkan seluruh unsur terkait, termasuk pentingnya melegalisasi lembaga adat agar memiliki kekuatan hukum.
Melalui kegiatan reses ini, DPRD Kota Bukittinggi berharap seluruh aspirasi masyarakat dapat dihimpun secara komprehensif untuk selanjutnya dibahas dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan DPRD bersama Pemerintah Kota Bukittinggi, demi terwujudnya pembangunan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
*RSP
