Humas DPRD Kota Bukittinggi — Gedung Pertemuan Kantor Camat Mandiangin Koto Selayan (MKS) menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Bukittinggi Masa Sidang II Tahun 2025/2026, Kamis (30/04/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mengevaluasi keselarasan antara perencanaan pembangunan dan kebutuhan riil di lapangan.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh camat dan lurah se-Kecamatan MKS, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tokoh masyarakat yang terdiri dari niniak mamak, cadiak pandai, alim ulama, kader PKK, dan posyandu. Selain itu, kegiatan juga didampingi oleh jajaran Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi.
Dalam forum tersebut, Anggota DPRD Kota Bukittinggi dari Fraksi PPP-PAN, Dedi Fatria, menegaskan pentingnya peran Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) dalam memastikan aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dalam program pembangunan daerah.
“Bapelitbang merupakan pusat perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, seluruh aspirasi masyarakat harus dirumuskan secara serius agar dapat direalisasikan secara tepat sasaran,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar kehadiran perwakilan OPD dalam kegiatan reses tidak hanya bersifat formalitas, melainkan mampu menindaklanjuti setiap masukan masyarakat menjadi program nyata.
Sementara itu, Anggota DPRD, Amrizal, menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, khususnya terkait Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Ia menilai keterbukaan informasi sangat diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Transparansi anggaran menjadi hal yang sangat penting agar masyarakat memahami proses dan mekanisme yang ada, sehingga tidak menimbulkan persepsi yang keliru,” ujarnya.
Selain itu, Linda juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih responsif dalam menangani berbagai persoalan sosial dan lingkungan, termasuk dukungan terhadap prestasi kelurahan serta penertiban hewan liar yang masih menjadi keluhan masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, tokoh masyarakat yang terdiri dari niniak mamak dan alim ulama turut menyampaikan pandangan dan harapan mereka. Di tengah pesatnya pembangunan fisik, mereka mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan dengan pembangunan karakter serta pelestarian nilai-nilai budaya Minangkabau sebagai fondasi utama kehidupan bermasyarakat.
Kesimpulan
Kegiatan reses ini menjadi wadah penting dalam memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat. Penekanan pada sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan program diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pembangunan. Selain itu, transparansi anggaran dan pelestarian nilai budaya menjadi aspek penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
